Jumat, 08 Februari 2013

A.Pengertian, Fungsi, dan Peran Serta Perkembangan Pers dalam masyarakat demokrasi


1.Pengertian Pers

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia istilah pers mempuyai berbagai makna, yaitu:
“usaha percetakan dan penerbitan, usaha pengumpulan dan penyiaran berita, penyiaran berita melalui surat kabar, majalah, dan radio, orang yang bekerja dalam penyiaran berita, dan medium penyiaran berita, seperti surat kabar, majalah, radio, televisi, dan film.”

Sedangkan menurut Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers bahwa
          “ pers adalah lembaga sosial dan wahana komunikasi massa yang melaksanakan kegiatan jurnalistik yang meliputi mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi baik dalam bentuk tulisan, suara, gambar, suara dan gambar, serta data dan grafik maupun dalam bentuk lainnya dengan menggunakan media cetak, media elektronik, dan segala jenis saluran yang tersedia.”

2.Fungsi dan Peran Pers dalam Masyarakat Berdemokrasi

Adapun fungsi pers secara umum, yakni:
1.    memberi informasi, mendidik,
2.    memberikan kontrol,

3.    menghubungkan atau menjembatani, dan
4.    memberikan hiburan.

Sementara itu, menurut Mochtar Lubis, di negara-negara berkembang pers memiliki fungsi penting, yaitu:
1.    fungsi pemersatu,
2.    fungsi pendidik,
3.    fungsi public watch dog atau penjaga kepentingan umum,
4.    fungsi menghapuskan mitos dan mistik dari kehidupan politik negara-negara berkembang, dan
5.    fungsi sebagai forum untuk membicarakan masalah-masalah politik yang dihadapi.

Mengingat betapa pentingnya keberadaan pers dalam negara demokrasi, maka pers memiliki peranan sebagai berikut.
a.Saluran informasi kepada masyarakat.
b.Saluran bagi debat publik dan opini publik.
c.Saluran investigasi masalah-masalah publik.
d.Saluran program pemerintah dan kebijakan publik kepada masyarakat.
e.Saluran pembelajaran.

Sedangkan menurut pasal 6 UU No. 40 Tahun 1999 disebutkan bahwa pers nasional melaksanakan peranan sebagai berikut.
a.Memenuhi hak masyarakat untuk mengetahui.
b.Menegakkan nilai-nilai dasar berdemokrasi, mendorong terwujudnya supremasi hukum dan hak asasi manusia, serta menghormati kebhinnekaan.
c.Mengembangkan pendapat umum berdasarkan informasi yang tepat, akurat, dan benar.
d.Melakukan pengawasan, koreksi, dan saran terhadap hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan umum.
e.Memperjuangkan keadilan dan kebenaran.

3.Perkembangan Pers di Indonesia

          Perkembangan pers di Indonesia dimulai pada tanggal 7 Agustus 1774 ketika diterbitkannya Bataviasche Novelles en Politique Raisonemnetan yang merupakan surat kabar pertama di Indonesia. Setelah dua tahun terbit beredar, akhirnya surat kabar tersebut dilarang terbit oleh pemerintah Belanda atas perintah VOC di Nederland karena diperkirakan akan mengganggu bisnis VOC di Hindia Belanda. Setelah itu, terbit beberapa surat kabar berbahasa Melayu, antara lain Slompet Melajoe, Bintang Soerabaja (1861), serta Medan Prijaji (1907). Sementara itu, surat kabar terbitan peranakan Tionghoa yang muncul pertama kali adalah Li Po (1901), kemudian Sin Po (1910).

Sejarah kebebasan pers tidak serta-merta dapat kita rasakan seperti saat ini. Perkembangan pers berangsur-angsur sejak zaman penjajahan hingga sekarang ini melewati beberapa periode.

a. Pers pada masa Penjajahan Belanda

b.Pers pada masa Pergerakan

c.Pers pada masa Penjajahan Jepang

d.Pers pada masa Revolusi

e.Pers pada masa Demokrasi Liberal

f.Pers pada masa Demokrasi Terpimpin

g.Pers pada masa Orde Baru

h.Pers pada masa Reformasi

          Selain pengertian, fungsi, dan peran serta perkembangan pers di Indonesia, perlu diketahui juga bahwa setiap negara di dunia ini menjalankan system pers yang berbeda-beda karena adanya perbedaan ideologi atau falsafah yang dianut oleh setiap negara yang bersangkutan.
Adapun sistem pers yang penerapannya berbeda-beda tersebut adalah sebagai berikut.

1.Sistem Pers Liberal

2.Sistem Pers Komunis

3.Sistem Pers Otoriter

4.Sistem Pers yang Bebas dan Bertanggung Jawab

5.Sistem Pers Pembangunan

6.Sistem Pers Pancasila


B.Pers yang Bebas dan Bertanggung Jawab sesuai Kode Etik Jurnalistik dalam Masyarakat Demokratis di Indonesia

1.Pers yang bebas dan Bertanggung Jawab 

          Pers yang bebas adalah wujud dari kedaulatan rakyat yang merupakan hal utama yang penting dalam kehidupan masyarakat yang demokratis. Kebebasan pers juga merupakan bentuk dari kebebasan berbicara dan memperoleh informasi yang telah mendapat jaminan hukum oleh negara.

Agar kebebasan pers tidak melampaui batas, maka harus diartikan sebagai berikut.
a.Bahwa kebebasan tersebut tidaklah berarti bebas untuk melanggar kepentingan-kepentingan individu yang lain.
b.Bahwa kebebasan harus memerhatikan segi-segi keamanan negara.
c.Bahwa pelanggaran terhadap kemerdekaan pers membawa konsekuensi terhadap ukuran yang berlaku.

2.Kode Etik Jurnalistik Persatuan Wartawan Indonesia

          Penerapan kebebasan pers dalam negara demokrasi harus tetap dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab, dan berfungsi secara maksimal bukannya menimbulkan ketegangan-ketegangan yang berujung konflik sebagai imbas dari kebebasan yang melampaui batas.
Perlu anda ketahui bahwa Kode Etik Jurnalistik Persatuan Wartawan Indonesia terdapat empat asas,sebagai berikut
1.Asas Profesionalitas
2.Asas Nasionalisme
3.Asas Demokrasi
4.Asas Religius 


C.Evaluasi terhadap Kebebasan Pers Dan Dampak Penyalahgunaan Kebebasan Media Massa dalam Masyarakat Demokratis di Indonesia

1.Upaya Pemerintah dalam Mengendalikan Kebebasan Pers

a. Pembuatan Undang-undang Pers

Setiap undang-undang bertujuan mengatur hal-hal yang dapat menimbulkan konflik kepentingan. Dalam dunia pers pihak-pihak yang berkepentingan adalah pemerintah, rakyat (warga masyarakat), dan para pengelola pers. Pers di Indonesia adalah pers yang bebas dan bertanggung jawab (free and responsible press).

Pada masa orde lama pers dikuasai pemerintah, pada masa orde baru, pada awalnya ada kebebasan pers tetapi lama-lama mengarah kepada pers yang dikuasai pemerintah. Pada masa reformasi, pers mengalami perubahan yang mendasar dalam wujud deregulasi menuju kebebasan pers sebagai salah satu pilar utama demokrasi. Dengan UU No.40 th 1999 tentang Pers, dan UU No.32 th 2002 tantang Penyiaran, kini keberadaan pers semakin terjamin.

b. Memfungsikan Dewan Pers sebagai Pembina Pers Nasional

Dewan Pers mempunyai tugas dan tanggung jawab membina kehidupan pers yang bebas dan bertanggung jawab serta kemajuan pers Indonesia. Profesionalisme wartawan ditingkatkan, dan kode etik dijadikan acuan dalam kerja pers dan kewartawanan. Pers yang tidak mengindahkan dua hal tersebut akan langsung berhadapan dengan masyarakat di negara hukum yang demokratis ini.

c. Penegakan Supremasi Hukum

Pemberdayaan masyarakat untuk memahami hukum dan hak asasi manusia dinilai sangat penting, sehingga dukungan terhadap penegakan supremasi hukum dan kepercayaan pada pemerintah semakin kuat, termasuk dalam kaitannya dengan kehidupan pers akan sangat membantu perkembangan pers yang sehat, bebas, dan bertanggung jawab.

d. Sosialisasi dan Peningkatan Kesadaran Rakyat akan Hak-hak Asasi Manusia.

Pers yang tidak sejalan dengan kesadaran tersebut akan semakin ditinggalkan masyarakat pembacanya. Informasi yang benar, santun, dan menarik menjadi kebutuhan masyarakat yang semakin maju dan berperadaban.

d. Sistem Pers Bertanggung jawab

Sistem pers ini didasarkan pada suatu kenyataan bahwa manusia adalah mahluk sosial dan bahwa setiap manusia melekat pada dirinya hak asasi yang tidak bisa dilaksanakan dengan mutlak.

1) Pers dan Masyarakat Saling Membutuhkan, pers butuh pembaca sebagai sumber pemasukan baik dari iklan maupun pemasaran, masyarakat butuh informasi dan juga penyebaran informasi. Kewajiban dan tanggung jawab pers tercantum dalam kode etik jurnalistik dan kode etik wartawan Indonesia, juga undang-undang pers dan peraturan hukum lainnya.

2) Hak Jawab atas Suatu Berita, hak jawab adalah hak yang dimiliki oleh seseorang atau badan hukum yang merasa dirugikan oleh tulisan pada sebuah atau beberapa penerbitan. Hak jawab ini ditujukan kepada media yang merugikan seseorang agar memuat bantahan dari mereka yang dirugikan. Tentang hak jawab, pasal 4 Kode Etik Jurnalistik disebutkan bahwa setiap pemberitaan yang ternyata tidak benar harus dicabut atau diralat, dan pihak yang dirugikan wajib diberi kesempatan untuk menjawab atau memperbaiki pemberitaan yang dimaksud.



3) Hak Tolak, hak tolak disebut juga hak ingkar wartawan. Hak tolak tidak berlaku dalam kaitannya dengan hal-hal yang membahayakan kepentingan negara. Hak tolak jika ada orang merasa dirugikan oleh pemberitaan media massa, biasanya yang bersangkutan penasaran ingin tahu sumber berita itu dan siapa yang membocorkan informasi itu melalui media massa. Kemudian orang yng merasa dirugikan tadi menghubungi media massa yang memuat berita itu untuk mengetahui sumber beritanya. Pihak redaksi tidak bersedia memberitahukannya, karena wartawan mempunyai kewajiban menyimpan rahasia, seperti nama, jabatan, alamat atau identitas lainnya dari orang yang menjadi sumber informasinya. Hak tolak juga dimiliki oleh profesi lainnya seperti dokter, rohaniwan, dan notaris ( pasal 120 / 2 KUHP ) ”Dapat menolak untuk memberikan keterangan yang diminta”

e) Perilaku aparat

f) Pengadilan massa

g) perilaku pers sendiri

2.Dampak Penyalahgunaan Kebebasan Media Massa dalam Masyarakat Demokratis di Indonesia

Berikut ini beberapa contoh bentuk penyalahgunaan kebebasan media massa, yaitu :

a.Penyiaran berita / informasi yang tidak memenuhi kode etik jurnalistik

b.Peradilan oleh pers

c.Membentuk opini yang menyesatkan

d. penyajian informasi yang tidak akurat, tidak objektif, bias, sensasional, tendensius, menghina, memfitnah, menyebarkan, kebohongan, pornografi, menyebarkan permusuhan, mengeksploitasi kekerasan.


Di samping beberapa dampak penyalahgunaan kebebasan media massa yang telah disebutkan di atas, secara khusus penyalahgunaan kebebasan media massa akan berdampak sebagai berikut.

a.Bagi kepentingan pribadi 

b.Bagi kepentingan masyarakat

c.Bagi kepentingan negara

Hal-hal tersebut dapat menimbulkan dampak-dampak sebagai berikut. 

1.Tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah berkurang
2.Kepercayaan luar negeri luntur

9 komentar:

  1. Balasan
    1. makasih banyak! XD
      Semoga bermanfaat yah, hehehe

      Hapus
  2. thanks kak
    nyari materi ini buat ulangan besok
    coment back lanazalia.blogspot.com
    full diary humor and jeketi

    BalasHapus
  3. makasih kkkk :p buat makalah ini materinya :p

    BalasHapus
  4. Terima kasih untuk materi pengertian persnya, sangat membantu dalam penulisan artikel saya

    BalasHapus
  5. Komentar ini telah dihapus oleh administrator blog.

    BalasHapus